Pengantar

dewan pendiriBangsa ini sangat kaya akan sumber daya alam yang semestinya dapat menciptakan kemandirian bangsa dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun kenyataannya, secara nasional pengelolalaan kekayaan sumber daya alam belum didukung oleh kebijakan pemerintah (political will) agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Begitu banyaknya program pemerintah yang digelontorkan, yang memakan biaya sangat besar dari anggaran APBN. Sayangnya, efektivitas program pemerintah pada sektor pertanian masih jauh dari sasaran, padahal sektor pertanian adalah hal sangat vital dan memegang peranan penting karena dapat mensejahterakan sebagian besar penduduk Indonesia.

Program pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian (Deptan) yang begitu spektakuler dan variatif untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan petani, ternyata sama sekali belum tepat sasaran. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai komisi yang berkonsentrasi pada sektor pertanian telah melalaikan kinerja bidangnya maupun aparat pemerintah dari mulai Departemen, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sampai UPTD Pertanian untuk mampu mengangkat Nilai Tukar Petani. Hal itu dapat dibuktikan dari kondisi petani Indonesia yang tetap miskin sehingga selalu mengharapkan bantuan dan campur tangan pemerintah pusat hingga daerah.

Departemen Pertanian rupanya belum menyadari bahwa berbagai program yang digelontorkannya ternyata tidak memberi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah seharusnya tidak lagi terfokus pada peningkatan produksi komoditas pertanian semata, sebab pemaksaan tersebut akan membuat petani makin diperbudak oleh para tuan tanah yang didominasi para konglomerat dan kelompok tertentu.

Ironis memang, reforma agraria yang seharusnya dapat mengembalikan 8,7 juta hektare lahan produktif menjadi areal pertanian, khususnya tanaman pangan, tidak pernah terealisasi. Bagian terbesar yang harus dikerjakan dalam revolusi di bidang pertanian tersebut telah ditetapkan berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang hingga saat ini masih tetap berlaku, namun selalu memiliki kendala yang seolah tidak berujung.

Akibatnya, petani tetap saja tidak dapat leluasa untuk berproduksi dan meningkatkan pendapatannya. Kuncinya sebenarnya sangatlah klasik. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan menciptakan pasar bagi petani dan meningkatkan harga jual produk pertanian. Untuk itu, importasi produk-produk pertanian yang seharusnya dapat diproduksi secara mandiri, yaitu memenuhi 100 persen kebutuhan dalam negeri harus dihentikan dengan dalih apa pun. Oleh karena produk dan pangan impor hanya akan menghancurkan pasar dan harga jual produk dan pangan lokal.

Apabila pemerintah masih bersikukuh membiarkan impor di sektor pertanian tersebut merajalela maka sebenarnya menunjukkan berbagai program dan bantuan pemerintah di bidang pertanian belum mencapai kesuksesan. Lambat laun, sangat dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan kehilangan kepercayaan diri pemerintah terhadap kekuatan bangsanya. Hal itu terlihat dari sulitnya negara ini terlepas dari produk pangan impor, bahkan di saat eforia swasembada beras dan jagung 2008 lalu, dan ekspor beras pada tahun ini.

Patut dipertanyakan, mengapa petani, khususnya petani tanaman pangan tetap miskin, nilai tukar petani pangan selalu rendah, petani pangan tetap kesulitan mengakses sarana produksi pertanian seperti pupuk dan benih unggul, serta parahnya tingkat kepemilikan lahan petani pangan tidak beranjak dari rata-rata 0,3 hektare. Untuk itu dalam jangka waktu dekat, pemerintah harus mendorong dan mengembalikan kedaulatan pangan kepada para petani untuk menyelamatkan dan mengembalikan harkat dan martabat bangsa.

Kesalahan Sistem

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menegaskan, ketergantungan impor produk dan pangan pertanian tidak terlepas dari kesalahan sistem ekonomi Indonesia yang sangat tergantung pada sistem ekonomi pasar global. Presiden Yudhoyono, para menteri, dan para ekonom di Indonesia memang telah terikat dengan lembaga-lembaga dunia, seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia. Mereka tidak percaya diri kepada kekuatan rakyat Indonesia, tetapi yang dilakukan justru membagi-bagi BLT dan beras miskin untuk mencapai pengurangan angka kemiskinan semu.

Henry berulang kali mengingatkan hal yang penting dan paling mendesak bagi pemerintah Indonesia adalah segera melaksanakan land reform atau reformasi agraria. Kedua, pemerintah Indonesia jangan memberikan kebebasan impor pangan, misalnya kedelai, susu, dan daging, tetapi harus mendorong produksi lokal.

Komoditas seperti CPO, ikan, dan udang jangan hanya untuk orientasi ekspor, tapi sebaiknya dipasarkan dulu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketiga, pemerintah harus memberikan subsidi langsung yang bukan berasal dari utang luar negeri, dan tidak hanya sekadar melalui mekanisme perbankan. Keempat, organisasi-organisasi perdagangan masyarakat, koperasi dan KUD hendaknya segera dibangun, serta Perum Bulog difungsikan sebagai badan yang mengatasi urusan distribusi pertanian dan mengatur pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia.

Kelima, urusan pangan dan pertanian hendaknya tidak diserahkan kepada mekanisme pasar perusahaan besar, karena yang terjadi saat ini bukanlah krisis jumlah makanan melainkan krisis harga yang dimainkan oleh para spekulan dan perusahaan besar tersebut.

Staf pengajar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa berpendapat, ketahanan pangan saja tidak terbukti mampu menjamin masyarakat Indonesia akan mendapatkan akses pangan dengan harga yang mampu dijangkau dan keuntungan bagi petani. Kedaulatan pangan diartikan bangsa ini harus menetapkan sendiri apa yang ditanam, memenuhi kebutuhan dalam negeri, mampu menguasai semua teknologi, serta menggairahkan petani.

Pemerintah harus mengangkat petani supaya berdaulat dalam soal pangan dan penguasaan pangan. Dwi menegaskan untuk mencapai kedulatan pangan dalam jangka waktu singkat, pemerintah harus mengembalikan kedaulatan petani atas benih, kedaulatan petani terhadap teknologi, kedaulatan petani atas sumber daya, yaitu tanah dan air sehingga ke depan Indonesia mampu berdiri tegak dalam menghadapi perdagangan internasional.

Sebagai suatu bangsa yang merasakan kemerdekaan selama 66 tahun, semangat kemandirian bangsa dan kepercayaan diri di sektor pertanian telah merosot dan berlangsung cukup lama. Hal tersebut termanifestasi dari solusi yang diambil pemerintah setiap kali mengalami kesulitan di sektor pertanian dengan mencari jalan yang mudah dan merugikan diri sendiri, yaitu melakukan impor berbagai produk pertanian.

Sementara itu, petani masih terjajah oleh pemerintahnya sendiri, sebab tenaga dan hasil panennya diperas untuk pembangunan perkotaan yang seharusnya membangun pertanian dan industri pengolahan di daerah.

3 thoughts on “Pengantar

  1. Kepada Yth.Gerbang Tani
    Batang

    Bersama Surat ini kami

    Nama : Rahmad Kuncoro ( Parit Jaya )
    Usaha : Perontokan padi
    Alamat : Tulas Rt 07/03, Tulas, Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah
    Telepon : 081393721448
    Email : kuncoro.rahmad@yahoo.com

    ingin menawarkan kerjasama dengan Bapak/Ibu dalam usaha memborong perontokan padi menjadi gabah. dalam melaksanakan kami memiliki rombongan dan mesin threser untuk merontokan padi. Apabila Bapak/Ibu berminat dapat menghubungi kami via telepon/email maka kami akan mengajukan harga per petak sawah. Demikian dan terima kasih.

    NB : luar kota minimal 100 petak sawah kecuali dekat

    Parit Jaya

    Rahmad Kuncoro

  2. Mohon hubungi Biro Bina Produksi Setda Prov. Jateng terkait proposal yang diajukan kepada Bapak Sekda, Hub (024) 845 0119, bagian pertanian

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s