Menggagas Bank Pertanian

Peranan Bank Pertanian dan Penanggulangan Risiko

Kredit pertanian merupakan salah satu kebutuhan penting bagi mayoritas petani di sejumlah negara, terutama di negara berkembang yang berbasiskan pertanian. Kelangkaan kredit pertanian dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan petani khususnya bagi petani gurem. Dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia, pemerintah telah banyak mengimplementasikan program kredit untuk petani. Walaupun demikian, efektivitas dan keberlanjutannya serta peranannya masih jauh dari yang diharapkan.

Disinilah bank pertanian bisa mengambil peranan untuk memberikan kredit kepada petani. Secara umum, kredit yang diberikan untuk sektor pertanian menetapkan tingkat suku bunga lebih rendah dibandingkan sektor non-pertanian. Bank Pertanian diharapkan tidak hanya menyediakan modal, namun juga menyentuh aspek non-ekonomi dari petani dengan meningkatkan sikap bisnis dan pengetahuan petani serta meningkatkan manajemen mereka dalam berbisnis. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Tingkat risiko yang tinggi juga disebabkan oleh sistem pembiayaan di perbankan yang tidak membedakan antara sektor pertanian dan non-pertanian. Karena itu bank pertanian seharusnya bisa memberikan kredit dengan tingkat bunga yang kecil, sistem penyaluran, dan sistem pengembalian, karena usaha dalam bidang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Faktor eksternal seperti berubahnya iklim dan cuaca yang tidak menentu, dapat meningkatkan risiko gagal panen. Oleh karena itu bank pertanian bisa mengadopsi sistem dengan pemberian kredit dengan tingkat suku bunga kecil dan membuat suatu kontrak yang tidak merugikan petani bisa menjadi solusi penanggulangan risiko ini.

Peluang dan Potensi Bank Pertanian

Tidak dapat dipungkiri, sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Soekartawi (1996) menyebutkan peran tersebut di antaranya adalah sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, penyumbang bagi PDB, kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahan baku industri, serta penyedia bahan pangan dan gizi. Beberapa kali sektor pertanian juga mampu menjadi penyangga perekonomian nasioanal saat terjadi krisis ekonomi.

Walaupun sangat strategis, sektor pertanian seringkali dihadapkan pada permasalahan terutama lemahnya permodalan. Jadi pendirian bank pertanian di indonesia memiliki peran untuk membantu petani dalam masalah permodalan atau kredit.Dalam hal ini kredit memberikan kesempatan kepada petani dalam beberapa hal yaitu : pembelian input produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida, pembelian alat dan mesin pertanian, melakukan diversifikasi antara berbagai jenis komoditas atau ternak dengan tanaman yang bernilai tinggi, melaksanakan pengolahan pasca panen dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Potensi pendirian bank pertanian memiliki prospek yang cukup cerah. Potensi dan peluang pendirian bank pertanian juga dilandasi oleh dua faktor bahwa pelaku sektor pertanian dan pedesaan berjumlah sangat besar yang tersebar di seluruh pedesaan Indonesia, dan dari pengalaman masa lalu potensi saving dan kredit masyarakat petani adalah tinggi. Bisa dilihat dalam dua dekade terakhir (1984-2004) masyarakat yang semula (1984) hanya Rp. 0,3 Milyar untuk produk Simpedes dan non-simpedes, menjadi Rp24,4 triliun pada 2004.

Potensi untuk pembentukan bank pertanian di Indonesia jika dilihat dari keberadaan sumberdaya (pertanian) maupun kelembagaan keuangan juga cukup terbuka. Berdasarkan Sensus Pertanian (SP) 2003, jumlah Rumah tangga pertanian tercatat 25,6 juta. Besaran ini dapat menjadi proksi akan segmen pasar yang cukup besar bagi “bank pertanian” bila digarap dengan baik. Potensi lain untuk mendirikan bank pertanian dapat dilihat dari sisi potensi pasar. Sebagai contoh, untuk mendukung pengadaan sarana produksi padi secara nasional dibutuhkan ketersediaan dana sekitar Rp 18,48 triliun dan ini dapat dikatakan sebagai Captive Market bagi usaha finansial di sektor pertanian. Angka tersebut diturunkan dari luas sawah nasional sekitar 7,7 juta hektar, dengan menggunakan pendekatan KUT atau KKP untuk pembiayaan usahatani padi dibutuhkan sekitar Rp 1,2 juta per hektar dengan asumsi intensitas tanam 200%.

Urgensi Bank Pertanian dan Kendala yang Dihadapinya

Secara konseptual, keberadaan lembaga pembiayaan khusus sektor pertanian di Indonesia dapat dikategorikan sangat penting. Hal ini setidaknya dilandasi oleh beberapa alasan (Ashari, 2010). Pertama, sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, seperti dalam menyerap tenaga kerja, sumber pangan, pemasok bahan baku industri, sumber devisa dll. Jika ada dukungan pendanaan yang memadai, seperti halnya bank pertanian, maka peran sektor pertaniaan akan dapat lebih ditingkatkan. Kedua, potensi pembiayaan yang sangat besar di sektor pertanian baik dari sisi SDM, SDA, maupun peluang bisnisnya.Jumlah rumah tangga pertanian (RTP) menurut SP 2003 sekitar 25,6 juta yang bekerja di subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Bisnis pertanian juga terbuka luas dari subsistem penyediaan saprodi, budidaya, panen/pasca panen, hingga pemasaran. Ketiga, masih minimnya alokasi kredit untuk sektor pertanian, sehingga masih terbuka peluang usaha yang sangat besar untuk ekspansi pasar kredit pertanian karena belum mengalami kejenuhan.

Kemudian, belum berjalannya bank pertanian dihalangi oleh kendala. Hal ini didasari oleh beberapa kendala menurut Pramulya dalam Agro Observer (2009), antara lain: [1] bank kredit yang berfokus pada satu sektor tidak akan viable, mengingat tidak adanya bank yang terspesialisasi memenuhi semua fungsi; [2] bank spesialis sangat bergantung pada sumber keuangan atau dana dari luar baik budget pemerintah atau lembaga donor dan tidak dapat memenuhi hubungan komplementer antara tabungan dan investasi; [3] bank yang sifatnya spesialisasi akan terisolasi dari lingkungannya dan tidak dapat menarik bagi penabung untuk membiayai pertanian; dan [4] pembiayaan kredit bagi pertanian mendistorsi pasar untuk kredit.

Perbandingan Bank Pertanian di Negara Lain

Jika ingin membandingkan bank pertanian di Indonesia dengan negara lain kita tidak perlu jauh-jauh berkeliling dunia cukup dengan melihat tetangga sebelah kita, Malaysia. Di indonesia Bank pertanian hanya sebatas program sebuah bank konvensional atau program pemerintah belum sampai membentuk sebuah bank pertanian utuh yang tidak menarik keuntungan semata akan tetapi lebih berkonsentrasi terhadap kemajuan akan pertanian itu sendiri.

Di indonesia baru mengenal bank umum seperti BRI dengan program Simpedes nya BPR (bank perkreditan rakyat) kemudian BKD (badan kredit desa) koperasi simpan pinajm (KSP) USP (usaha simpan pinjam) dan lain-lain. sedangkan di Malaysia,negara yang sempat berkiblat pertanian ke Indonesia telah berdiri BPM (bank pertanian Malaysia) sejak 1969. Sebuah lembaga keuangan yang murni mengurusi masalah keuangan pertanian. Bank Pertanian Malaysia (BPM) ini telah memiliki banyak program-program terbaik dalam menunjang pertanian negara tersebut. Seperti 3F (fund for food), skim tanaman kelapa sawit, skim usahawan tani (MUST), skim usahawan tani komersial siswazah (SUTKS) serta program-program pertanian lainnya.

Sementara di Indonesia, memang telah banyak lembaga keuangan yang telah nyata menyalurkan modal untuk pertanian, namun belum berada pada satu wadah lembaga khusus yang menangani pertanian itu sendiri. Contohnya LKMP (lembaga kredit milik petani) dengan anggota di tiap LKMP 100 orang, secara empirik petani Indonesia berjumlah 24 juta orang maka dapat terbentuk 240 ribu LKMP dengan aset tiap LKMP 25 juta maka aset LKMP tersebut bisa mencapai 6 triliun rupiah (winarno dan habib,2006). Potensi ini telah terlihat namun belum di jadikan suatu lembaga keuangan sendiri yang mungkin bisa dinamakan bank pertanian. Dalam hal bank pertanian terdapat beberapa teori-teori bank pertanian yang dapat di peroleh contoh :

Bank pertanian atau perkreditan pertanian sangat dibutuhkan oleh para petani di manapun di dunia ini karena masalah mendasar bagi seluruh petani apalagi di negera yang berkembang adalah modal, karena modal dalam hal ini kredit merupakan a command over resources yaitu instrumen yang memungkinkan seseorang memperoleh akses atau memperluas kontrol terhadap suatu sumberdaya (direktorat pembiayaan,2004). Keterbatasan mengakses kredit pertanian ini biasa nya terhalang oleh persyaratan agunan (collateral) atau tingkat pendidikan yang rendah sihingga mereka kurang paham dengan konsep perkreditan itu sendiri.

Sehingga mempengaruhi input produksi mereka seperti pupuk bibit dan lain-lain. sebuah konsep pun tercetus bahwa untuk memutus lingkaran setan dari pendapatan rendah memupuk modal rendah,kemapuan membeli sarana produksi rendah serta produktivitas rendah maka kredit di anggap salah satu alat pemutus kejadian serta masalah tadi (tampubolon,2002) . maka hampir di setiap negara terutama di negara berkembang mengeluarkan kebijakan yang akurat dan relevan seperti bank pertanian yang konsentrasi pada pertanian itu sendiri.Konsep-konsep untuk membentuk Bank pertanian di indonesia antara lain: a) Pendekatan pola pendirian credit-agricole france, b) Pola pendirian bank BUKOPIN yang diarahkan untuk mendanai kegiatan pertanian di pedesaaan dengan kredit berbunga rendah dan aksesibilitas tinggi, c) Foreign direct investment untuk menyokong estabilished bank pertanian, dan d) Memanfaatkan lembaga keuangan lokal yang telah hadir terlebih dahulu Lembaga Keuangan Mikro Pertanian (LKMP) sebagai mitra dalam hal mendukung berdirinya bank pertanian.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s