Agropolitan Berbasis Subsektor Peternakan

Pendahuluan

Peternakan Kambing PE Gerbang TaniPerdesaan  merupakan  suatu  bagian  wilayah  yang  tidak  berdiri  sendiri.  Suatu wilayah bisa  disebut  perdesaan  karena  mempunyai  karakteristik  yang  tidak  sama  dengan perkotaan.  Suatu  kawasan  yang  aktifitas  utamanya  atau  aktifitas  ekonomi  penduduknya bersandar  pada  pengelolaan  sumberdaya  alam  setempat  atau  pertanian  dinamakan dengan kawasan perdesaan (UU 24 Tahun 1992).

Dalam  pengembangan  wilayah,  kawasan  perdesaan  harus  dipandang  sebagai  bagian yang  tak  terpisahkan  dengan  kawasan  perkotaan.  Pemahaman  yang  menyeluruh  dan tidak  dikotomis  ini  menjadi  penting  dan  mendasar  dalam  penyusunan  peraturan  atau aturan  main  yang  berkaitan  dengan  perdesaan  maupun  perkotaan,  agar  terjadi  sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan. Selama ini masyarakat  perdesaan  dicirikan  dengan  kondisinya  yang  serba  kurang  apabila dibandingkan  dengan  masyarakat  perkotaan.  Dari  segi  ekonomi,  jelas  terbukti  bahwa masyarakat  kota  lebih  mempunyai  taraf  kehidupan  jauh  diatas  masyarakat perdesaan.

Dari  segi  pendidikan,  jumlah  serta  kualitas  pendidikan  masyarakat  desa  jauh  dibawah masyarakat perkotaan. Kemampuan  berpolitik  masyarakat  perkotaan  pun  lebih  elegan  dibanding  kemampuan masyarakat  perdesaan.  Dari  segi  ikatan  sosial,  memang  masyarakat  perdesaan mempunyai  sedikit  kelebihan  dibanding  masyarakat  perkotaan,  terutama  dalam  sikap tolong-menolong  (bergotong-royong)  sebagai  cerminan  dari  semangat  UUD  45,  walau sekarang  sifat  tersebut  mulai  tererosi  pula  dengan  masuknya  teknologi  informasi  keperdesaan.

Kenyataan tersebut  terbentuk karena sistem, termasuk kelembagaan dan peraturan, yang berkembang  selama  ini.  Apabila  tetap  diteruskan,  artinya  tidak  ada  terobosan  yang berarti,  baik  dari  sisi  kebijakan  atau  peraturan  maupun  willingness  Pemerintah  serta pelaku Pembangunan  lainnya,  tentu termasuk masyarakat desanya  sendiri, maka mereka akan  tetap  seperti  itu,  yaitu  miskin  dan  tak  mempunyai  bargaining  position.  Bahkan predikat negatif lainnya pun akan semakin bertambah.

Wilayah  perdesaan  di  Indonesia  secara  mayoritas  dihuni  oleh  para  petani  kecil  yang berpendapatan  rendah  sampai  miskin.  Mereka  merupakan  golongan  terbesar  dalam populasi penduduk di negara ini. Bahkan mereka juga merupakan golongan terbesar dari penduduk  yang  berada  dibawah  garis  kemiskinan,  karena  gejala  kemiskinan  di  wilayah perdesaan  ternyata  lebih  meluas  jika  dibandingkan  dengan  kemiskinan  di  perkotaan.

Data  tahun  1998  memperkirakan  bahwa  penduduk  dibawah  garis  kemiskinan  sekitar 60.7  %  berada  di  perdesaan,  sedangkan  sisanya  39.3  %  berada  di  perkotaan.  Dengan bertumbuhnya  penduduk  1.51  %  per  tahun,  yang  dapat  dirinci  untuk  Jawa  2.16  %  per tahun  dan  luar  Jawa  0.58  %  per  tahun,  maka  keadaan  ini  akan  memberikan  angkatan kerja di wilayah perdesaan terutama di Jawa yang tumbuh semakin banyak.

Oleh  karenanya  sekarang  memerlukan  tinjauan  evaluasi  mengenai  paradigma pembangunan  lama  yang  menyangkut  konsep  pembangunan  ekonomi  tradisional  yang berkait  dalam  hubungan  perdesaan-perkotaan  (rural-urban  relationships),  menyangkut surplus  tenaga  kerja  disektor  pertanian  dan  perdesaan.  Berdasarkan  Efendi  Anwar (2001)  mengemukakan  bahwa  salah  satu  model  seperti  yang  dikemukakan  oleh beberapa pakar teori, yang membahas tentang terjadinya migrasi penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan seperti antara lain mengacu pada model ekonomi dualistik (dual economies) dikemukakan oleh oleh Marx (1867), Boeke (1953, 1954), W. Arthur Lewis (1955)  dan  Fei  and  Ranis  (1964).  Mereka  mengasumsikan  bahwa  proses  dari pertumbuhan  ekonomi  modern  harus  berkait  dengan  terjadinya  pergeseran  besar  dalam pasar  tenaga  kerja  dari  wilayah  perdesaan  yang  kesempatan  kerjanya  sempit  untuk berpindah  (bermigrasi)  ke  pusat-pusat  industri  di  kawasan  perkotaan.  Dalam proses  ini kegiatan industri manufaktur berskala kecil seperti yang terdapat pada rumahtangga dan bengkel-bengkel  kecil  di  wilayah  perdesaan,  diperkirakan  (dihipotesiskan)  tidak  akan mampu bersaing dengan pabrik modern yang berproduksi di pusat-pusat kota-kota besar yang  mengalami  economy  of  scale.  Sebagai  akibatnya  ekonomi  sektor  perdesaan menjadi  semakin  terspesialisasi  dalam  produksi  primer  (pertanian  secara  luas)  yang menggarap  untuk  menghasilkan  komoditas  pertanian  (pangan)  guna  menyediakan kebutuhan  penduduk,  terutama  yang  bertumbuh  di  kawasan  perkotaan  dan  terlibat dalam  berproduksi  budidaya  tanaman  yang  menghasilkan  uang  (cash  crops).  Tanaman terakhir  ini  dibutuhkan  untuk  keperluan  ekspor  yang  dapat  menghasilkan  pendapatan devisa  guna  mendukung  pembangunan  industrialisasi  impor  substitusi  (import substitution industries) yang dihadirkan di dalam negeri.

Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Efendi  Anwar  (2001)  bahwa  temuan  Simon  Kuznets pada  tahun  1955  (pemenang  Hadiah  Nobel  1971)  dengan  kurva  U-terbalik  yang memberi  kesimpulan  bahwa  ketidak-merataan  pendapatan  (income  inequality)  lebih buruk  terjadi  pada  permulaan  pembangunan  (pada  negara  berpendapatan  rendah)  yang tercemin  dari  rendahnya  tingkat  pendapatan  per  kapita;  tetapi  kemudian  pendapatan  per orang akan meningkat dengan pemerataan yang  lebih baik. Kesimpulan ini memberikan implikasi  tentang  adanya  sifat  bertolaktimbang  (trade  off)  antara  pertumbuhan  dan pemerataan  ekonomi  di  negara  berkembang.  Implikasi dari kesimpulan Kuznets  ini telah  banyak  dipakai  sebagai  pegangan  oleh  para  penentu  kebijaksanaan  pembangunan termasuk  di  Indonesia  untuk  mendahulukan  tujuan  pertumbuhan  ekonomi  dari  pada pemerataannya  dalam  merancang  program-program  pembangunan.  Tindakan kebijaksanaan  ini,  terutama  terjadi  setelah  tahun  1985,  yang  memperparah  terjadinya ketimpangan  investasi  antara  sektor  pertanian  dan  wilayah  perdesaan  dengan  sector “modern”  yang  berlokasi  di  kawasan  perkotaan.  Sehingga  pertumbuhan  ekonomi  antara keduanya  semakin  lama  menjadi  semakin  timpang  dan  mendorong  terjadinya percepatan arus migrasi penduduk perdesaan ke kawasan perkotaan.

Persoalan  migrasi  penduduk  perdesaan  ke  kota-kota  (rural-urban  migration)  telah banyak  ditelaah,  seperti  yang  dihipotesiskan  oleh  hipotesis harapan upah (expected wage  hypothesis)  yang  banyak  dapat  dibenarkan  secara,  seperti  dikemukakan  oleh Todaro  (1969),  Harris dan Todaro  (1970).  Hipotesis  tersebut  mengemukakan  bahwa daya  tarik  penduduk  perdesaan  untuk  bermigrasi  terutama ditentukan bukan hanya karena  perbedaan  upah,  tetapi  juga  ditentukan  oleh  peluang  (probability)  untuk mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar. Dalam hubungan  ini terdapat juga teori yang menyangkut  migrasi  tenaga  kerja  secara  internasional  (Duringer  dan  Pior,  1971  yang dikutip  oleh  Efendi  Anwar,  2001).  Sesuai  dengan  teori  ini  masyarakat  industrial menjadi  tersegmentasi  kedalam  pasar  tenaga  kerja  primer  dan  sekunder. Tenaga kerja penduduk  pribumi  lebih  menyukai  untuk  tidak  mengambil  lapangan  kerja  pada  pasar tenaga  kerja  sekunder  yang  kurang  menarik,  sehingga  menimbulkan  keadaan  vacuum yang hanya dapat diisi oleh tenaga kerja dari luar wilayah.

Pada  kenyataannya  memang  dibanyak  kota-kota,  sektor  pasar  tenaga  kerja  primer diambil  oleh  tenaga  dari  luar  (negeri).  Sebagai  akibatnya,  pada  kenyataannya  ekonomi dualistik  secara  efektif  berlaku  di  kota-kota  dimana  pasar  tenaga  kerja  primer mempunyai upah yang beberapa kali jauh lebih besar dibanding dengan upah pada pasar sekunder  yang  tidak  terorganisasi  secara  baik. Sebagai akibatnya sebagian besar penduduk  perdesaan  yang  bermigrasi  ke  kota-kota  besar  bukan  mencari pekerjaan yang berupah  tinggi  di  sektor  formal,  melainkan  mereka  mencari  pekerjaan  secara  serabutan (asal  saja),  bahkan  jika  secara  permanen  pekerjaan  yang  berupah  rendah  pada  sector informal.  Oleh  karena  itu  sekitar  lebih  dari  75  %  penduduk  yang  bermigrasi  ke  kota-kota  dari  wilayah  perdesaan  banyak  yang  bermukim  di  kawasan-kawasan  kumuh,  yang penyebab  utamanya  adalah  karena  alasan  rendahnya  pendapatan  mereka.  Oleh karena itu  persoalan  pokok  dari  membengkaknya  jumlah  penduduk  di  kota-kota  besar  yang menimbulkan  masalah-masalah  lingkungan hidup di kota-kota  besar  dan  berkurangnya kesempatan  kerja  di  wilayah  perdesaan  adalah  ketersediaan  lapangan  kerja,  dimana kota-kota  menjanjikan  kesempatan  untuk  memperoleh lapangan kerja adalah relative lebih tinggi dibandingkan dengan kesempatan di wilayah perdesaan.

Dalam  sistem  ekonomi  yang  memperhitungkan  dimensi  spatial,  kawasan  kota-kota memang  merupakan  bagian  yang  sangat  kompleks  dari  struktur  keseimbangan  umum (general  equilibrium)  yang  berkaitan  dengan  aktivitas konsumsi dan produksi dan perdagangan.  Karena  jika  produksi  terjadi  dalam  skala  rumah  tangga  yang  kecil-kecil yang  tersebar  berjauhan  yang  berjauhan  satu  sama  lain,  maka dipandang  dari kepentingan  swasta  menjadi  tidak akan efisien.  Sehingga, agar dapat mencapai efisiensi yang  tinggi,  maka  diperlukan  adanya  skala  ekonomi  (economies  of  scale) dalam sector produksi  baik  pada  tingkat  perusahaan  maupun  pada  tingkat  industri  (Anwar,  1994).

Oleh karena itu dengan  terjadinya  proses  aglomerasi  ekonomi  dari  sekumpulan rumahtangga  di  suatu  kota  yang  dapat  menyediakan  sejumlah  besar  tenaga  kerja  yang dipekerjakan  oleh  perusahaan-perusahaan  untuk  memanfaatkan  skala  ekonomi,  yang dicirikan  oleh  terus  menurunnya  biaya  rata-rata  dalam  memproduksikan  barang-barang dan  jasa  dengan  semakin  besarnya  tingkat  produksi  yang  sangat  diperlukan  bagi penduduk kota maupun untuk di ekspor ke wilayah lain. Dalam  pengertian  Losch  (1954),  skala  ekonomi  tersebut  terjadi  disebabkan  karena adanya  penanaman  biaya  modal  pada  permulaan  (initial  fixed  capital  cost)  yang  besar dalam  produksi,  seperti  biaya-biaya  untuk  bangunan  pabrik  dan  alat-alat  mesin.

Keadaan  tersebut  mendorong  terjadinya  biaya  produksi  dan  biaya  tenaga  kerja  per  unit yang  terus  menerus  berkurang.  Biaya-biaya  latihan  dan  mengupah  tenaga  kerja  untuk meningkatkan  keterampilan  tenaga  kerja  juga  turut  menurun  dengan  bertumbuhnya pasar tenaga kerja dalam industri pada lokasi tertentu.

Oleh  karenanya  dengan  membesarnya  pasar  tenaga  kerja  di  kawasan  perkotaan  akan mengarah  kepada  ketersediaan  berbagai  keterampilan  dan  keahlian  yang  lebih terspesialisasi. Apabila  pelatihan  tenaga  kerja  tersebut  dilakukan  oleh  program pemerintah,  maka  perusahaan  yang  bekerja  di  kawasan  kota  juga  menerima  ekonomi eksternal  yang  menguntungkan  perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.  Dari  sector konsumsi  di  kawasan  kota-kota juga terjadi skala ekonomi yang sama, khususnya yang terjadi  pada  kegiatan produksi  jasa-jasa  di  tingkat  pengecer.  Dari  sudut  para  pembeli atau  konsumen,  dengan  adanya  pusat  perbelanjaan  dan  supermarket  yang  menyediakan berbagai  macam  produk  barang  yang  luas  akan  mengurangi  biaya-biaya  pencarian dan informasi  (information gathering)  untuk  membeli  sesuatu  barang.  Demikian juga  dari sudut  pandang  saluran  para  pengecer,  biaya  pembelian  dan  biaya  inventori  akan berkurang  dengan  bertambahnya  skala  ekonomi.  Terjadinya  skala  ekonomi  dalam produksi  di  kota-kota  tidak  bertentangan  dengan  skala  ekonomi  di  bidang  pertanian  di mana  produksi  pertanian  tersebar  pada  unit-unit  rumahtangga  yang  terdapat  luas  di wilayah  perdesaan.  Tetapi dalam produksi  pertanian  dibutuhkan  input  lahan  yang  lebih luas relatif terhadap kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan dalam sistem produksi kawasan perkotaan  sebaliknya  dibutuhkan  konsentrasi  tenaga  kerja  dan  penggunaan  energi  yang besar  per  unit  luas  lahan  untuk  memanfaatkan  skala  ekonomi  dalam  manufaktur,  dan dalam  produksi  barang  yang  berupa  jasa-jasa.  Oleh  karena  itu,  secara  alamiah,  yaitu ditinjau  dari  kepentingan  swasta,  kekuatan  aglomerasi  kawasan  perkotaan  secara ekonomi memang menjadi daya tarik yang kuat.

Tetapi  proses  transformasi  struktur  ekonomi  ke  arah  industrialisasi  dan  bertumbuhnya sektor-sektor  modern  (industri  dan  jasa)  dimasa  lalu,  selain  terlalu  dipercepat (accelerated)  sehingga  mengarah  kepada  proses yang  tidak  matang  (immature),  dimana sektor  pertanian  dan  perdesaan  kurang  mendapat  perhatian  dalam  investasi  diberbagai bidang  di  luar  usaha  tani.  Karena  perkembangan  sektor  industri  ternyata  banyak  yang kurang/tidak  tidak  terkait  secara  langsung  dengan  sektor  pertanian  dan  perdesaan.

Sebagai  akibatnya  di  sektor-sektor  pertanian  dan  perdesaan  tidak  memberikan  tempat untuk  menyerap  tenaga  kerja  lebih  banyak,  padahal  pertumbuhan  angkatan  kerja  di sektor  tersebut  relatif  tinggi.  Sebagai  akibatnya  terjadi  kelebihan  (excess  supply)  tenaga kerja  yang  kemudian  bermigrasi  secara  eksesif  dari  perdesaan  ke  perkotaan  yang apabila  ukuran  kota  mengalami  ‘diseconomies  of  scales’  kemudian  menimbulkan berbagai  “penyakit”  urbanisasi  yang  berdampak  dan  menimbulkan  biaya-biaya  social maupun  kerusakan  lingkungan  hidup.  Pertumbuhan  sektor  industri  yang  dipacu  oleh kebijaksanaan  pemerintah,  ternyata  terlalu  bergantung  (over  dependent)  kepada  capital dari  luar  dan  mengalami  kelebihan  kapasitas  (over  capacity),  sehingga  keadaan ekonomi nasional yang berkait dengan ekonomi dunia yang dinamik, kemudian menjadi rentan  terhadap  resiko-resiko  yang  suatu  waktu  mengadi  penyebab  ambruknya  sector tersebut, seperti sama-sama kita saksikan akhir-akhir ini.

Dengan  demikian,  ditinjau  dari  sudut  logika  pembangunan  ekonomi,  guna  menghindari pengalaman  pahit  dari  yang  lalu,  maka  antara  industrialisasi  dan  urbanisasi  harus dianggap  tidak  mesti  mempunyai  keterhubungan  yang  tidak  dapat  dihindari.  Keduanya tidak  harus  merupakan  unsur-unsur  yang  saling  berkait  dan  tak  terpisahkan  satu  sama lain,  seperti  yang  diasumsikan  dalam  paradigma  pembangunan  ekonomi  berdasar  teori tradisional.  Analisis  yang  dikemukakan  disini  menganut  tinjauan  aspek  spatial yang justru  ingin  mencari  jalan,  dengan  mencari  jalur  alternatif  yang  dapat  mengarah  kepada pembangunan  ekonomi,  dimana  diharapkan  akan  ada  kemungkinan  terjadinya  factor pendorong  (inducement) yang  mampu  menggerakkan  sistem  produksi manufaktur  padat karya  maupun  modern  yang  berbasis  di  lokasi  wilayah  perdesaan,  sebagai  alternative pengganti  dari  terjadinya  proses  migrasi  tenaga  kerja  dari perdesaan  ke  sector perkotaan.  Pada  jalur  alternatif  ini  diharapkan  akan  terjadi  penyebaran  aktivitas aktivitas  industri  di  wilayah  perdesaan  yang  dapat  diorganisasikan  dengan  cara terdesentralisasikan  yang  memanfaatkan  bukan  hanya  tenaga  kerja  fisik,  tetapi  juga dapat  menumbuhkan  potensi  kemampuan  kewirausahawan  dari  masyarakat  perdesaan yang  merupakan  dua  sumberdaya  yang  kurang  di  manfaatkan  oleh  pemerintah  selama ini,  terutama  di  masa  lalu  sebelum  terjadinya  krisis.  Strategi  pembangunan industrialisasi  berbasis  di  lokasi  wilayah  perdesaan  melalui  pembangunan  ini  jika memungkinkan,  bertujuan  untuk  dapat  diwujudkan  pemerataan  dan menghilangkan kesulitan  besar  terhadap  keadaan  dimana  sering  terjadinya  trade-off  antara  aspek pertumbuhan.

Tetapi  dengan  mengacu  kepada  teori  ekonomi  penting  yang  disebut  “The  Second Fundamental  Theorm  of  Welfare  Economics’  yang  menyatakan  bahwa  alokasi sumberdaya  yang  efisien  (Pareto  efficiency)  yang  mengarah  kepada  keseimbangan kompetitif,  dapat  didukung  oleh  suatu  tindakan  pemerintah  (yang  diinginkan)  melalui sistem  perpajakan  dan  transfer  (subsidi  atau  pinjaman);  sedangkan  hal-hal  lain dalam ekonomi  dapat  diserahkan  kepada  bekerjanya  mekanisme  pasar  yang  kompetitif.  Dalil ini  mempunyai  implikasi  yang  penting  dalam  memberi  justifikasi  tentang  pentingnya pemerataan  dalam  ekonomi,  yang  dalam  hal  pembangunan  mikropolitan  merupakan pemerataan  dalam  dimensi  spatial,  untuk  dapat  menyumbang  kepada  pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan.  Oleh  karenanya  dalam  kaitan  dengan  pembangunan, pemerintah  dapat  bertindak  untuk  mencapai  tujuan  tingkat  pemerataan  tertentu  yang diinginkan,  dengan  melakukan  redistribusi  alokasi  sumberdaya  (kapital,  lahan  dan sumberdaya  alam  lainnya)  secara  spatial;  sedangkan  selebihnya  yang  menyangkut efisiensi  sebaiknya  pemerintah  membiarkan  untuk  dapat  memungkinkan  bekerjanya sistem  pasar  (yang  bersaing),  agar  keseimbangan  ekonomi  yang  efisien  dapat  tercapai.

Sehingga  apabila  gagasan  ini  dapat  diwujudkan,  maka  antara  pertumbuhan dan pemerataan  akan  berjalan  bersama,  yang  tidak  perlu  dipertentangkan  lagi.  Sedangkan faktor  yang  dapat  merangsang  kaum  swasta  dan  organisasi  kemasyarakatan  untuk mengarahkan  aktivitas  industrialisasi  ke  wilayah  perdesaan,  guna  melawan  arus kekuatan  aglomerasi  kawasan  perkotaan,  kemudian  dapat  dirangsang  dengan  instrumen insentif  fiskal  dan pengembangan  lembaga keuangan  dan pasar keuangan dan  reformasi agraria di wilayah perdesaan.

tmpt kandang C tampak sampSekarang  setelah  terjadinya  krisis,  dipertanyakan  bagaimana  cara  mengatasi  terjadinya peningkatan jumlah orang-orang penganggur dari golongan miskin dan ketidakmerataan antara  wilayah  perdesaan  dan  kawasan  perkotaan  dapat  dipecahkan  ? Jika inti dari persoalan  ditentukan  oleh  tekanan  pertumbuhan  penduduk  yang  mengakibatkan berkurangnya  pendapatan  tenaga  kerja  relatif  terhadap  modal  dan  lahan,  maka  upaya dan  program  yang  maksimum  harus  dialokasikan  kepada  kegiatan  untuk  meningkatkan pertumbuhan permintaan terhadap tenaga kerja yang terus bertumbuh.

Dua  bidang  yang  jelas  yang  mampu  menampung  perluasan  lapangan  kerja  tersebut adalah  sektor  pertanian  dan  industri  kecil  dan  menegah  di  wilayah  perdesaan,  yang meskipun  dari  pengalaman  lalu  telah  mengalami  terjadinya  revolusi  teknologi  hijau yang  telah  memberikan  sumbangan  besar  kepada  peningkatan  produksi  pangan,  kepada GDP  dan  pertumbuhan  penyerapan  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Tetapi  ternyata  teknologi tersebut  tidak  cukup  untuk  memecahkan  masalah  lapangan  kerja  di  wilayah  perdesaan, karena  terus  bertumbuhnya  angkatan  kerja  dan  oleh  karenanya  alternatif  pilihan  kedua harus dicarikan jalan pemecahannya.

Konsep Awal Agropolitan

Konsep  kawasan  agropolitan  sebetulnya  merupakan  konsep  yang  ditawarkan  oleh Friedman  dan  Douglas  (1975)  atas  pengalaman  kegagalan  pengembangan  sector industri  di  beberapa  negara  berkembang  (di  Asia)  yang  mengakibatkan  terjadinya berbagai  kecenderungan,  antara  lain  (a)  terjadinya  hyperurbanization,  sebagai  akibat terpusatnya  penduduk  di  kota-kota  yang  padat;  (b)  pembangunan  “modern”  hanya terjadi  di  beberapa  kota  saja,  sementara  daerah  pinggiran  relatif  tertinggal;  (c)  tingkat pengangguran  dan  setengah  pengangguran  yang  relatif  tinggi;  (d)  pembagian penadapatan  yang  tidak  merata  (kemiskinan);  (e)    kekurangan  bahan  pangan,  akibat perhatian  pembangunan  terlalu  tercurah  pada  percepatan  pertumbuhan  sektor  industry (rapid  industrialization);  (f)  penurunan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  desa  (petani) dan (g) terjadinya ketergantungan pada dunia luar.

Konsep  “Agropolitan”  merupakan  konsep  yang  dikembangkan  sebagai  siasat  dalam pengembangan  pedesaan.    Konsep  ini  pada  dasarnya  memberikan  pelayanan  perkotaan di  kawasan  pedesaan  atau  dikenal  dengan  istilah  “kota  di  ladang”. Pusat pelayanan diberikan  baik  dalam  bentuk  pelayanan  teknik  budidaya  pertanian,  kredit  modal  kerja dan  informasi  pasar  sehingga  dapat  menekan  biaya  produksi  dan  biaya  pemasaran.

Konsep  ini  berupaya  dalam  pembentukan  masyarakat  pedesaan  yang  mandiri  dengan kemampuan  mencukupi  kehidupannya  sehari-hari.  Fasilitas  pelayanan  difokuskan dalam  memberikan  kemudahan  produksi  dan  pemasaran  antara  lain  berupa  input  sarana produksi  (pupuk,  bibit,  obat-obatan,  dan  peralatan),  sarana  penunjang  produksi (lembaga  perbankan,  koperasi,  listrik)  dan  sarana  pemasaran  (pasar,  terminal  angkutan, dan sarana transportasi).

Pengembangan  konsep  “Agropolitan”  dilakukan  melalui  pengembangan  agribisnis.

Pengembangan  agribisnis  tidak  hanya  terbatas  pada  pengembangan  pertanian  primer atau subsistem on farm agribusiness,  tetapi  juga  mencakup  subsistem agribusiness  hulu (up  stream  agribusiness),  yaitu  industri-industri  yang  menghasilkan  sarana  produksi bagi  pertanian  primer,  seperti  industri  pembibitan/pembenihan,  industri  agro-otomotif, industri  agro-kimia  dan  subsistem  agribisnis  hilir  (down  stream  agribusiness)  yaitu industri-industri  yang  mengolah  hasil  pertanian  primer  menjadi  produk  olahan  beserta perdagangannya.

Konsep Pembentukan dan Pengembangan “Agropolitan” Kondisi  pertanian  di  Indonesia  pada  umumnya  belum  merupakan  suatu  kegiatan  yang integratif  antara  budidaya,  penanganan  pasca  panen,  pengolahan  sampai  pemasaran. Selain karena  kurangnya  perhatian  dari  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  pengelolaan pertanian,  terdapatnya  system  yang  terpisah  antara  pedesaan  dengan  kota. Sedangkan seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  semua  aktivitas  ekonomi,  informasi  dan  teknologi banyak  yang  terpusat  di  perkotaan,  termasuk  agroindustri  dan  agrokimia. Sehingga masyarakat  pedesaan  mengalami  kesulitan  dalam  hal  pemasaran  dan  pengolahan produk. Oleh karena  itu,  diperlukan  suatu  keterkaitan  fungsional  yang  menyatu  antara hubungan pedesaan dan kota dalam segala aspek khususnya pertanian.

Fenomena yang menyebutkan bahwa pertanian kita masih jauh tertinggal dengan Negara lain  bahkan  dengan  Israel  yang  hanya  berlahankan  gurun  pasir. Hal ini disebabkan karena sektor agribisnis masih terpisah-pisah antara hulu sampai hilir, belum merupakan suatu  kesatuan  yang  integratif.    Sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  manusia  khususnya daerah  pedesaan  belum  dikelola  dan  dikembangkan  secara  optimal.    Selain itu, kurangnya  peran  serta  lembaga-lembaga  ekonomi  baik  swasta  maupun  pemerintah dalam  mengelola  dan  mengembangkan  sektor  pertanian. Dengan dibentuknya “Agropolitan”,  sektor  agribisnis  diharapkan  dapat  berkembang  dalam  kesatuan  yang integratif  dari  hulu  sampai  hilir  dengan  didukung  oleh  peran  serta  pihak  swasta, pemerintah dan masyarakat.

Pengembangan  sektor  agribisnis  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan dan factor determinan. Faktor lingkungan meliputi perubahan struktur  ekonomi;  alih  fungsi kawasan; globalisasi;  teknologi pengelolaan SDA; nilai social budaya; peran swasta dan masyarakat. Era globalisasi mengakibatkan  perubahan  dalam  segala  aspek  termasuk teknologi  dan  nilai  social  budaya. Tuntutan  jaman  dan  modernisasi  mungkin  akan mengakibatkan  perubahan  struktur  ekonomi. Ekonomi  pertanian  yang  mendominasi daerah  pedesaan  mungkin  akan  berubah  menjadi  ekonomi  industri  atau  bentuk perekonomian  lainnya. Suatu wilayah  semakin  lama  akan  semakin  padat  penduduknya sehingga kemungkinan  akan  terjadi  alih  fungsi  kawasan.    Lahan  pertanian  di  daerah pedesaan  akan  mengalami  alih  fungsi  menjadi  daerah pemukiman  karena  pertambahan penduduk.

Berdasarkan  Ruchiyat  Deni  (2001)  mengemukakan  bahwa  Gambaran  konseptual  dari struktur pengembangan kawasan agropolitan mencakup :

  1. pusat-pusat kegatan utama
  2. sebaran kegiatan-kegiatan permukiman dan pertanian
  3. keterkaitan pusat-pusat kegatan produksi
  4. orientasi pusat-pusat permukiman (hilir dan  hulu)
  5. orientasi hubungan keluar dari wilayah (pemasaran)

Agar  kawasan agropolitan  ini  dapat  mempunyai  daya  saing  yang  sehat  dengan  kawasan lainnya,  terutama  dalam  mengoptimalkan  keunggulan  komparatifnya,  maka pengembangan  kawasan  agropolitan  tersebut  haruslah  diberikan  insentif  yang mendorong perkembangannya.  Pengembangan  kawasan  tersebut  haruslah  dipandang sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kawasan  lain  dalam  sistem  pengembangan wilayah secara menyeluruh.

Konsep Agropolitan Berbasis Peternakan

Berbagai  definisi  mengenai  konsep  pembangunan  agropolitan  telah  banyak diungkapkan  oleh  beberapa  peneliti.  Sedangkan  konsep agropolitan  itu  sendiri  telah muncul  pada  tahun  1970-an  sebagai  upaya  untuk  mengantisipasi  konsep  pembangunan  growth  polar  yang  lebih  mengedepankan  pembangunan  kota  sebagai  kutub pertumbuhan  yang  bisa  memberikan  efek  pada  perdesaan.  Akan  tetapi,  pada kenyataannya  konsep  tersebut  malah  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  di  perdesaan untuk  kepentingan  pertumbuhan  kota  sehingga  dampak  turunannya  adalah  lahan-lahan diperdesaan beralih fungsi dan orang-orang perdesaan bermigrasi ke kota untuk mencari penghasilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diambil beberapa asumsi yang berkenaan dengan konsep pembangunan agropolitan di suatu wilayah, yaitu:

  1. Mencegah  urbanisasi  dari  perdesaan  ke  daerah  perkotaan  melalui  penyediaan lapangan kerja di sektor pertanian
  2. Dibangun berdasarkan agriculture based, yaitu melalui sistem agribisnis
  3. Sektor  infrastruktur  (jalan,  telekomunikasi,  transportasi,  dan  sebagainya) mendukung  pembangunan  pertanian  untuk  melakukan  akselerasi  pembangunan pertanian di wilayah agropolitan.
  4. Pengembangan  agropolitan  disesuaikan  dengan  keunggulan  subsektor  pertanian di wilayah  masing-masing,  yaitu  subsektor  tanaman  pangan,  peternakan,  perikanan, perkebunan ataupun kehutanan.
  5. Pada  konsep  agropolitan,  seluruh  subsektor  pertanian  harus  saling  mendukung sehingga mampu memanfaatkan sumber daya lokal termasuk plasma nutfahnya.
  6. Agropolitan  dibangun  di  wilayah  sub  urban  area/buffer  land  (wilayah  penyangga antara kota dan desa) dan perdesaan (rural area)
  7. Syarat  utama  dari  pembangunan  agropolitan  adalah  ketersediaan  lahan  dan penguatan kelembagaan.

Asumsi-asumsi  di  atas  menjadi  jelas  bahwa  agropolitan  bertujuan  untuk  membangun industri  pertanian  di  wilayah  perdesaan  dan  sub  urban  dalam  rangka  penyerapan  tenaga kerja  lokal.  Di  samping  itu,  konsep  pembanguan  agropolitan  juga  ditujukkan  untuk membangun  sektor  pertanian  yang  berkelanjutan  dengan  lebih  mengandalkan  potensi lokal sebagai basis pengembangan.

Berdasarkan  konsep  tersebut,  maka  pembangunan  konsep  Agropolitan  dengan  basis Subsektor  Peternakan  sebagai  subsektor  unggulan,  selain  asumsi-asumsi  di  atas,  maka asumsi lainnya adalah:

  1. Pembangunan agropolitan berbasis peternakan dibangun berdasarkan konsep LEISA (Low External Inputs and Sustainable Agriculture) dan ZERO WASTE
  2. Konsep  LEISA  lebih  mengedepankan  penggunaan  input  lokal  dan  sumber  daya plasma  nutfah  (bibit  ternak)  yang  bisa  dihasilkan oleh  wilayah  itu  untuk  menunjang keberlanjutan peternakan
  3. Konsep  Zero  Waste  lebih  mengedepankan  penggunaan  limbah  peternakan dan limbah  pertanian  untuk  dimanfaatkan  sebagai  input  produksi  yang  bisa  mengurangi masalah lingkungan dan menekan biaya.

Untuk  lebih jelasnya  mengenai  Konsep  Agropolitan berbasis  Subsektor Peternaan  dapat dilihat  pada  Gambar  1.

konsep agropolitan

Pada  gambar  tersebut  dapat  menjelaskan  bahwa  konsep Agropolitan  Berbasis  Peternakan  lebih  mengedepankan  konsep  LEISA  dan  Zero  Waste sebagai  upaya untuk membangun agropolitan di  wilayah  suburban  dan  rural.  Subsektor peternakan  sebagai  leading  sector  di  suatu  wilayah  harus  didukung  oleh  sektor  lainnya, seperti  subsektor  tanaman  pangan,  sektor  infrastruktur,  sektor  perikanan,  dan  sektor-sektor  lainnya  untuk  mengembangkan  subsektor  peternakan  menjadi  sektor  yang diunggulkan. Tentunya,  pemilihan  subsektor  peternakan  sebagai  leading  sector  harus didasarkan  pada  dampak  penyebaran  subsektor  tersebut  untuk  pembangunan  di  suatu wilayah.  Ada  dua  criteria  yang  digunakan  untuk  melihat  bahwa  sektor  tersebut  menjadi prioritas  pembangunan  atau  tidak  (Rasmussen  dalam  Daryanto  dan  Morison  tahun 1992), yaitu :

  1. Menghitung derajat kepekaan (degree of sensitivity), yaitu peningkatan output sector tersebut dapat meningkatkan sektor hilirnya, dan
  2. Daya  penyebaran  (power  of  dispersion),  yaitu  keberadaan  sektor  tersebut  dapat mendorong sektor hulunya Dengan  demikian,  konsep  agropolitan  diawali  dengan  identifikasi  sektor-sektor unggulan  di  suatu  wilayah,  apakah  itu  di  tingkat  desa,  kecamatan,  ataupun kabupaten/kota.

Pada  gambar  1  ditunjukkan  bahwa  awal  dari  pembangunan  agropolitan  berbasis peternakan  dimulai  di  wilayah  perdesaan  sebagai  basis  hasil  produksi  primer  yang didukung  oleh  subsistem  input  dan  sarana  produksi  serta  subsistem  kelembagaan pendukung yang dibangun di wilayah suburban. Di mana, hasil produksi primer tersebut dijual  ke  industri  pengolahan  yang  juga  dibangun  di  wilayah  suburban.

Tujuannya pembangunan  ketiga  subsistem  agribisnis  yang  dibangun  di  wilayah  suburban  adalah untuk  penyerapan  tenaga  kerja  local  sehingga  bisa  membendung  arus  urbanisasi.  Hasil dari  subsistem  pengolahan  selanjutnya  dijual  ke  subsistem  pemasaran  yang  berada  di wilayah  perkotaan  yang  selanjutnya  dijual  ke  konsumen  di  kota  ataupun  untuk kepentingan ekspor.

Dengan  demikian,  pembangunan  agropolitan  berbasis  peternakan  ditujukkan  untuk membangun  subsektor  peternakan  menjadi  industri  peternakan  dengan  basis  perdesaan sebagai wilayah pengembangan subsektor peternakan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s