Salam Petani

Salam dari Badan Pendiri

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, islam dan kesehatan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswatun khasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, para pemerhati, penggiat, dan praktisi pertanian telah berhasil membentuk wadah perjuangan petani bernama “Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Jawa Tengah” – setelah 2 (dua) tahun kami rencanakan dan koordinasikan bersama kawan-kawan petani dari berbagai pelosok Jawa Tengah. Pada kesempatan ini pula kami, Gerbang Tani Jawa Tengah mengucap salam sejahtera kepada Putera Puteri Bangsa yang memiliki kepedulian terhadap peri kehidupan petani dan perdesaan.

Kita bersama telah mengetahui Indonesia adalah sebuah negara agraris. Namun sebutan itu kadang menjadi kenyataan yang bertentangan, karena berhadapan dengan realitas bahwa pertanian yang menopang sebutan negara agraris ini terhadang oleh berbagai persoalan. Sektor pertanian kita, dengan potensi hasil buminya yang luar biasa para petaninya (yang hingga saat ini masih merupakan konstituen terbesar) belum terlepas dari kemiskinan struktural.

Dalam sebuah negara agraris, setidaknya kita memiliki faktor yang menopang eksistenasi pertanian sebagai modal yang bisa diandalkan untuk menopang kehidupan, seperti tersedianya lahan pertanian yang memadai, tercukupinya fasilitas pendukung produksi pertanian seperti kelancaran pasokan pupuk dan berbagai sarana penunjang lain, terutama infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan sebagainya, disamping, tentu saja, kebijakan pemerintah yang pro petani, baik dari sisi luar maupun dari sisi dalam. Di sisi dalam negeri petani membutuhkan kebijakan pemerintah yang memelihara proses kelancaran produksi seperti ketersediaan benih yang murah dan berkualitas, yang pengaruhnya cukup besar pada produktifitas pertanian. Di sektor luar, pemerintah sudah seharusnya menerapkan kebijakan pasar yang menguntungkan terhadap hasil bumi yang dihasilkan petani, misalnya dengan mempersempit keran impor hasil pangan yang bagaimanapun juga mengancam margin penghasilan para petani.

Hingga kini, kenyataan yang ada di lapangan masih bertolak belakang dengan semua kemungkinan yang diharapkan mampu menyejahterakan petani. Misalnya lahan pertanian semakin menyempit akibat tergusur oleh kepentingan ekonomi lainnya yang tidak pro-agraria. Kesejahteraan petani hari demi hari kian merosot akibat harga berbagai komoditas pertanian yang tidak menguntungkan. Sementara keran impor hasil pertanian semakin membesar dengan produk pertanian dari luar negeri membanjiri pasaran kita dan menimbulkan perang harga yang sengit dan mengancam pertahanan ekonomi  pertanian kita. Karena selalu merugi sebagai petani hari demi hari kesejahteraan mereka kian merosot, selalu ada saja petani kita yang kapok, lalu menjual lahan pertaniannya untuk beralih ke usaha non-pertanian.

Kenyataan ini sebenarnya sangat dilematis, mengingat bahwa peningkatan hasil pertanian sebenarnya dibutuhkan, terutama bahan pangan, untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk kita. Ketua Himpunan Kerukunan Tani dan Nelayan Indonesia, Siswono Yudhohusodo bahkan pernah mengingatkan bila besarnya alih fungsi lahan pertanian di pulau Jawa bisa membahayakan ketahanan nasional kita. Hasil panen yang terjadi di pulau Jawa selama ini memang cukup signifikan sebagai cermin produk pangan nasional kita. Pulau Jawa memberi kontribusi bagi produksi pada sebanyak 56%, jagung 60%, kedelai 70%, dan tebu 67%.

Sebenarnya pemerintah sudah menyadari hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan sambutan dalam konferensi Dewan Ketahanan Pangan, beberapa tahun silam. Beliau antara lain menyatakan bahwa 55 persen dari jumlah penduduk miskin kita adalah petani, dan 75 persen petani miskin ini adalah petani tanaman pangan yang tergolong sebagai petani gurem (dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar)

Tiga mata rantai kemiskinan

Penerima nobel ekonomi, Profesor Amrtya Sen menyebutkan setidaknya ada tiga mata rantai persoalan yang memiskinkan petani di negara berkembang seperti Indonesia, yakni miskin pengetahuan, miskin materi dan miskin akses. Petani jadi miskin karena tiadanya kemampuan (entitlement) untuk melakukan negoisasi dengan pasar serta tak memiliki kebebasan untuk mengakses pada semua komponen yang menunjang proses produksi mereka.

Bisa dibayangkan dampak berantai yang terjadi bila petani kehilangan akses penting bagi faktor produksi pertanian, yang sebelumnya bisa dengan mudah didapatkan. Peningkatan produktifitas pertanian yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani pasti menjadi impian belaka. Terlebih upaya perbaikan pada kemampuan petani untuk meraih tiga akses ini begitu penting, bahkan bisa dibilang sebagai hal yang paling utama dalam dimensi bisnis pertanian yang mengandalkan kesatuan sistem, tata nilai yang utuh, baik dari bagian hulu, tengah dan hilir, serta faktor pendukung lainnya seperti akses pasar, pemasaran, perbankan, pendidikan (penyuluhan) serta kebijakan pemerintah yang relevan.

Pemerintah telah mencanangkan platform pembangunan dengan tiga jalur, yang konon akan memicu pertumbuhan (Pro-growth), memicu peningkatan tenaga kerja (Pro-employment) dan mengurangi angka kemiskinan (Pro-poor), dengan penjabaran sebagai berikut: Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen pertahun melalui percepatan investasi dan ekspor. Kedua, melaksanakan pembenahan sektor riil untuk menyerap pertambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang ketiga, melakukan revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan agar mampu berkontribusi pada langkah pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Melihat berbagai kenyataan yang saling bertentangan (paradoksial), tentu tak semudah itu mengupayakan pemberdayaan petani dan sektor pertanian. Tak hanya perluasan lahan dan swasembada pangan yang harus didengungkan, tapi juga kemampuan petani kita untuk mengekspor tanaman pangan, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan industri pertanian, sehingga desa benar-benar bisa menjadi satuan unit ekonomi yang kuat. Bukankah bahkan sudah dicanangkan slogan ‘bali ndeso, mbangun ndeso’? Kita menunggu kiprah yang nyata.

Batang, 20 Mei 2010

Drs. Wahyudi, CHA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s